Dede Suhardi, menata barang dagangannya di lapaknya yang berada di depan Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (20/9/2025). (Foto: dokumentasi pribadi).
JAKARTA – Di sela-sela
trotoar yang ramai di kawasan Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Dede
Suhardi (38) duduk bersimpuh. Dikelilingi peti-peti berisi sayuran segar,
tangannya dengan telaten menata cabai rawit ke dalam kantong-kantong plastik
kecil. Di bawah terik matahari yang mulai menyengat, lapak emperan toko yang
menjadi sandaran hidupnya ini adalah dunianya. Namun, di balik rutinitasnya
yang tenang, tersimpan sebuah kecemasan yang mendalam.
Sebuah kabar baik bagi sebagian
orang, ternyata menjadi sumber kekhawatiran bagi Dede dan ratusan pedagang
kecil sepertinya. Rencana besar pemerintah untuk menata kawasan tersebut dengan
merelokasi ratusan pedagang dari Pasar Barito ke Pasar Lenteng Agung, justru
menebar benih ketidakpastian bagi mereka yang selama ini sudah menggantungkan
hidup di sana.
Selama hampir dua tahun, emperan
toko di depan sebuah ruko yang masih tutup menjadi ruang kerja Dede. Ia bukan
tidak ingin berjualan di dalam pasar yang lebih nyaman dan teduh. Keterbatasan
ekonomi adalah tembok yang menghalanginya.
“Benar, Mas, di dalam pasti lebih
enak,” ujar Dede saat ditemui Sabtu (20/9) siang. “Tapi mau bagaimana lagi,
biayanya tidak cukup. Sewa lapak di dalam itu mahal, belum lagi ada uang
kebersihan, uang keamanan. Pendapatan saya ini kan tidak menentu, hanya cukup
untuk makan keluarga dan modal belanja besok. Kalau harus bayar sewa, pasti
tidak akan tertutup.”
Kisah Dede adalah cerminan dari
realitas banyak pedagang informal di Jakarta. Mereka adalah bagian penting dari
ekosistem pasar, namun seringkali tak terlihat dalam peta kebijakan formal.
Mereka hidup dari hari ke hari, bergeser sedikit saat pemilik toko datang, dan
kembali menggelar dagangan saat situasi memungkinkan.
Ketenangan relatif mereka kini
terusik. Berita yang dikonfirmasi oleh media massa menjadi perbincangan hangat
di antara para pedagang. Portal berita Antaranews.com memastikan bahwa
pedagang dari Pasar Barito akan mulai menempati los-los baru di Pasar Lenteng
Agung pada akhir bulan September ini. Rencana ini disambut positif oleh
pemerintah. Dalam sebuah kesempatan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, seperti
dikutip Megapolitan.Kompas.com, berharap lokasi baru yang strategis
karena dekat dengan Stasiun Lenteng Agung ini bisa menjadi tempat yang lebih
baik bagi para pedagang Barito.
Namun, di tengah narasi positif
tentang penataan dan perbaikan itu, suara Dede Suhardi terdengar lirih dan
penuh kekhawatiran. Senyum ramahnya seketika memudar saat ditanya mengenai
rencana tersebut.
“Dengar, Mas. Sudah ramai
dibicarakan antar pedagang di sini. Terus terang, kami yang di bawah ini jadi
cemas,” ungkapnya dengan raut wajah yang serius.
Kecemasan itu beralasan.
Kedatangan ratusan pedagang baru, yang ia sebut sebagai "pedagang
besar" dengan modal kuat dan pelanggan setia, dilihatnya sebagai ancaman
langsung. Ia membayangkan bagaimana pasar akan menjadi jauh lebih kompetitif.
Para pedagang baru akan menempati los-los resmi di dalam pasar yang lebih rapi
dan nyaman, sebuah kemewahan yang tidak pernah bisa ia nikmati.
“Nah, kami ini bagaimana
nasibnya?” tanyanya. “Pasar pasti akan jadi jauh lebih ramai dan saingannya
lebih berat. Pelanggan yang biasa beli di saya, mungkin akan lari ke dalam
karena di sana lebih lengkap dan lebih bagus tempatnya.”
Bagi Dede, kebijakan ini terasa
seperti pedang bermata dua. Niat baik pemerintah untuk menata satu kelompok
pedagang, berpotensi besar meminggirkan kelompok pedagang lain yang lebih
rentan. Ia merasa keberadaan mereka seolah tidak diperhitungkan dalam rencana
besar tersebut.
“Pemerintah mungkin niatnya baik
untuk menata pedagang Barito, tapi apa mereka memikirkan kami yang sudah
puluhan tahun cari makan di sini?” katanya dengan nada getir. “Kami yang tidak
punya lapak ini pasti akan semakin terpinggirkan. Bisa-bisa nanti kami malah
diusir oleh petugas karena dianggap mengganggu ketertiban.”
Di tengah ketidakpastian itu,
harapan Dede sebenarnya sangat sederhana dan manusiawi. Ia tidak menentang
penataan pasar. Ia hanya memohon agar suaranya dan nasib kawan-kawannya
didengar sebelum semuanya terlambat.
“Tolong, sebelum memindahkan
pedagang dari tempat lain, tata dulu kami yang sudah ada di sini. Beri kami
solusi,” pintanya. “Mungkin bisa dibuatkan tempat penampungan yang biayanya
terjangkau untuk kami. Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik malah mematikan
usaha kami yang sudah susah payah dibangun. Kami ini cuma mau cari makan yang
halal, bukan mau macam-macam.”
Kisah Dede Suhardi menjadi
pengingat penting bahwa di balik setiap proyek pembangunan dan penataan kota,
ada wajah-wajah manusia dengan segala harap dan cemasnya. Kebijakan yang
inklusif adalah kebijakan yang tidak hanya melihat angka dan denah, tetapi juga
mendengar suara-suara lirih dari emperan toko, dari mereka yang selama ini
turut menghidupkan denyut nadi ekonomi kota dalam diam.
إرسال تعليق